Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Wajo menuntut kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang banyak menyalahi aturan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) seperti, telah meloloskan pengusungan ganda dari partai PSI/Nasrep, Daftar Pemilih Tetap
(DPT) Pemilihan bupati yang berbanding jauh dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur selisih 6000 orang dan ironisnya selang sebulan saja Pemilihan Caleg naik 8000 orang.
Aksi Demonstrasi yang dikoordinatori langsung calon wakil Bupati dari nomor urut 4 Muh. Sabaruddin Mallo,Azis Pangerang (AYM), dan Bahtra.
Salah satu koordinator aksi demo sempat tersulut emosi melihat ulah ketua KPU memandang remeh aspirasi mereka dengan menertawai setiap aspirasi yang disampaikan bahtra.
"Ibu jangan begitu (Ketawa-ketawa), ini kita serius membahas wajo," tegas bahtera yang merasa disepelehkan.
Intinya KPU kurang sosialisasi dan tidak terbuka pada publik dan hanya kepada media tertentu saja mereka sosialisasikan tahapannya, bagaimana bisa sampai ke masyarakat infonya, sementara disana masih banyak yang belum tau berapa calon dan tanggal berapa pelaksanaan pilkadanya, kata demonstran lainnya.
Ketua KPU Wajo Hj. A. Nurwana mengungkapkan, kalau pihaknya sudah bekerja maksimal sesuai dengan prosedur yang ada dan ini tidak akan menunda proses pilkada.
Sementara Tudingan Bahtera terkait adanya persekongkolan Panwaslu dan KPU ditampik keras oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Wajo A. Bau Mallarangeng. "Kami sudah menyurat 2 kali kepada KPU tentang keganjalan DPT tersebut namun tidak pernah di indahkan. Cabut pernyataan anda terkait dengan persegongkolan itu," tegas Bau Mallarangeng.
Penulis: Zaskya
Editor: Reonaldhy AA
Posting Komentar