"Kami mengajukan aspirasi soal DPT yang dikeluarkan KPU Wajo, Banyaknya kecurangan yang dipandang sebelah mata oleh penyelenggara, serta KPU Wajo yang melanggar aturannya sendiri. Makanya kami meminta DPRD Wajo untuk membawa aspirasi kami ke KPU provinsi dan pusat agar menunda Pilkada Wajo sampai semua kesalahan ini diperbaiki," ungkap juru bicara AYM-Amanah Andi Azis Pangeran saat menghubungi Tribun,Rabu, (4/9/2013).
Ia menjelaskan, KPU Wajo banyak melubrak aturannya sendiri. Seperti DPT yang dikeluarkan KPU Wajo menghilangkan sekitar 6000 hak pilih masyarakat Wajo dibandingkan DPT pada Pemilihan Gubernur Sulsel lalu. Sementara dalam aturannya, menghilangkan hak pilih merupakan tindak pidana. Selain itu, KPU Wajo juga membuat peraturan atas peraturan KPU pusat tentang diperbolehkannya pemilih menggunakan KTP dengan menyertakan KK. Namun, KPU Wajo justru menambahkan bahwa KTP dan KK yang akan digunakan untuk mencoblos juga harus menyertakan copian KTP dan KK-nya.
Anggota DPRD Wajo Andi Mayang selaku tim penerima aspirasi DPRD Wajo menyebutkan, pihaknya telah menerima aspirasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa ada empat tim pemenangan kandidat yang datang mengajukan penundaan Pilkada dan meminta DPRD menjembatani aspirasi ke empat kandidat dengan KPU.
"Mereka juga mempertanyakan adanya surat edaran KPU pusat per tanggal 27 Maret yang baru disosialisasikan KPU Wajo semalam serta dukungan ganda partai," ungkap Andi Mayang.
Tim aspirasi DPRD Wajo diketuai Risman beranggotakan Asrijaya Latief, dan Andi Mayang yang menerima aspirasi itu menyampaikan, Sesuai Tatib penerima aspirasi DPRD, tim menerima aspirasi itu dan laporannya diserahkan ke unsur pimpinan. Andi Mayang memaparkan, tim pimpinan nantinya menyampaikan ke instansi terkait ataupun memperrluas penyelesaian aspirasi dengan merapatkannya melibatkan instansi yang bersangkutan.
Sebelumnya, Devisi Teknis dan dan data KPU Wajo Rafiudin mengatakan, pihaknya telah memproses seluruh tahapan Pilkada sesuai dengan aturan dan tahapan KPU. Seperti jenjang pemutakhiran DPT yang juga telah sesuai.
"Dalam tahapan DPT ada masa pengumuman sehingga masyarakat yang tidak terdaftar diminta untuk mengajukan diri. Selain itu, setiap kandidat juga telah diminta mendaftarkan konstituennya yang belum terdaftar," terang Rafiuddin
Penulis: tribunnews.com
Editor: Reonaldhy AA
Posting Komentar